Pj Gubernur DKI Jakarta akan mengkaji ulang kenaikan pajak hiburan 40 persen, bahas dampak dan solusi BPD dan DPRD DKI

Langkah ini dapat diambil setelah melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak ekonomi, terutama pada masa pemulihan pasca pandemi.

Rencana kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen di DKI Jakarta memicu perdebatan antara Pemprov, DPRD, dan pelaku usaha.

Dengan adanya kekhawatiran akan dampak ekonomi yang merugikan, Pj Gubernur Heru Budi Hartono berkomitmen untuk mengkaji ulang peraturan tersebut.

Baca Juga: Peningkatan signifikan pemeriksaan LHKPN oleh KPK tahun 2023, berhasil tetapkan 3 tersangka

Harapannya, melalui dialog antara berbagai pihak terkait, dapat ditemukan solusi yang mendukung keberlanjutan sektor hiburan tanpa merugikan perekonomian dan lapangan kerja.

Sebuah kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di DKI Jakarta.***