JAKARTA INSIDER - Wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat setelah Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar subsidi dihapus pada 2027. Namun, DPR RI dengan tegas membantah kabar tersebut.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa subsidi BBM tidak akan dihapus karena sudah menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Subsidi itu melekat di APBN, dan mekanismenya harus mendapat persetujuan DPR RI," ujar Bambang.
Baca Juga: Inilah momen paling menohok di aksi Indonesia Gelap, nyanyian sindiran pedas hingga teatrikal puisi
Presiden Prabowo Berkomitmen Subsidi Tepat Sasaran
Bambang, yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk tetap melindungi masyarakat kecil.
Menurutnya, pemerintah tidak berencana menghapus subsidi, tetapi ingin memastikan subsidi lebih tepat sasaran.
"Kami akui masih ada ketidaktepatan dalam distribusi subsidi, dan ke depan ini akan dibenahi agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak," ujar Bambang.
Baca Juga: Begini perkembangan kasus Band Sukatani, dugaan intimidasi hingga ditarik dari peredaran
Ia juga menyebutkan bahwa Prabowo ingin rakyat kecil tetap sejahtera, mengutip salah satu prinsipnya:
"Bapak Presiden bercita-cita ingin 'wong cilik podo gemuyu' (rakyat kecil tersenyum bahagia), jadi kami yakin beliau akan terus melindungi mereka."
Meluruskan Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan
Bambang juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya dikutip seolah-olah pemerintah akan menghapus subsidi BBM sepenuhnya.
Baca Juga: Sri Mulyani jadi Pemateri di Retret Kepala Daerah, soroti isu efisiensi Anggaran
"Mungkin maksud Pak Luhut bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi lebih tepat sasaran," jelasnya.
Artikel Terkait
Presiden RI Prabowo Subianto menyuarakan imbauan untuk para pengusaha: Jangan mencekik para Petani!
Kemendiktisaintek berencana untuk menaikkan UKT Perguruan Tinggi, Menteri Keuangan Sri Mulyani: Tidak boleh!
ICP januari 2025 naik ke USD76,81 per barel dipicu optimisme ekonomi Tiongkok
Presiden Prabowo Subianto kini mewajibkan kepada Pengusaha untuk menyimpan devisa hasil ekspor SDA di Bank RI
Begini dampak penutupan USAID oleh Trump bagi Indonesia, Kanada siap gantikan peran