Pulau Flores ditetapkan sebagai Pulau Geothermal oleh pemerintahan Jokowi, muncul perdebatan sengit di masyarakat 

Namun, yang menarik perhatian adalah respons pemerintah terhadap keberatan warga.

Baca Juga: Institut Kesenian Jakarta (IKJ): Membangun seni, budaya, dan kreativitas di pusat Ibukota

Alih mencari solusi atas masalah yang dihadapi, pemerintah justru menggunakan pendekatan represif.

Pasukan keamanan dikerahkan untuk menekan warga dengan intimidasi guna melanjutkan proyek tersebut.

Tindakan intimidasi ini bukan hanya membuat warga semakin takut, namun juga menimbulkan kekhawatiran bagi pihak-pihak yang memberikan dana atau pinjaman untuk proyek ini.

Baca Juga: Banyak yang belum tahu, ini arti di balik nama Respati di Universitas Respati Indonesia

Kabar terbaru menyebutkan bahwa Bank Dunia telah mengambil langkah untuk tidak terlibat lagi dalam pembiayaan kegiatan geothermal di Wae Sano.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian proses pelaksanaan proyek oleh pemerintahan Pak Joko dengan standar yang ada.

Ada juga asumsi bahwa Bank Dunia tidak menyetujui pendekatan intimidatif yang dilakukan terhadap masyarakat.

Publik berharap agar Bank Dunia memberikan informasi yang transparan terkait keputusannya.

Namun, pertanyaan lain muncul terkait posisi Bank Pembangunan Jerman di Pocoleok.

Apakah mereka juga setuju dengan pendekatan intimidatif yang terjadi di sana?

Pesan yang ingin disampaikan dari peristiwa ini sangat jelas: transisi menuju energi bersih harus dilakukan melalui proses yang adil.

Keselarasan antara kepentingan pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat setempat menjadi kunci yang tidak bisa diabaikan.***