JAKARTA INSIDER - Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang akan bertarung pada pemilu dan pilpres 2024 mendatang.
Kali ini, Partai Demokrat telah mendirikan koalisi yang diberi nama Koalisi Perubahan untuk menjadi strategi mereka di pemilu dan pilpres 2024 mendatang.
Partai Demokrat telah resmi berkoalisi dengan partai besar lainnya yakni partai Nasdem dan partai PKS.
Baca Juga: Partai Demokrat tolak rencana kenaikan ongkos haji, jangan tambah beban masyarakat
Ketiga partai ini telah sepakat untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai Bacapres (Bakal Calon Presiden) yang akan maju pada pilpres 2024 mendatang.
Anies Baswedan seperti diketahui sebelumnya bahwa dirinya akan maju menjadi Bacapres setelah diusung oleh partai Nasdem.
Kepastian Anies Baswedan maju sebagai Bacapres pada pilpres 2024 mendatang telah sah, setelah Demokrat dan PKS memberikan dukungan terhadapnya.
Tentunya dukungan dari Koalisi Perubahan yang diterima Anies Baswedan tersebut membuat dirinya memenuhi syarat Presidential Threshold yakni minimal 20 persen.
Namun nampaknya beberapa kabar berhembus bahwa ketiga partai memiliki pandangan yang berbeda terkait siapa Bacawapres yang akan menjadi pasangan Anies Baswedan pada pilpres 2024 mendatang.
Karena seperti diketahui bahwa, Anies Baswedan diberikan privilege oleh ketua umum partai Nasdem untuk bebas menentukan siapa yang akan menjadi pasangannya pada pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Pemerintah siap bangun 47 apartemen di Ibu Kota Nusantara baru
Sedangkan dari dua partai lainnya yakni Demokrat dan PKS hendak menginginkan bahwa Bacawapres yang menemani Anies Baswedan adalah salah satu dari kader partai diantara mereka berdua.
Tentunya hal tersebut dinilai menjadi penghambat dalam proses kerjasama dari ketiga partai pada Koalisi Perubahan tersebut.
Artikel Terkait
Gerindra dan PKB resmi membentuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk Pemilu dan Pilpres 2024
Prabowo Subianto optimis Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bisa meraih hasil yang maksimal di Pemilu 2024
Partai Demokrat tolak rencana kenaikan ongkos haji, jangan tambah beban masyarakat
Komnas Haji jelaskan alasan mereka usulkan kenaikan biaya atau ongkos haji tahun ini
Presiden Jokowi: Pemerintah siap bangun 47 apartemen di Ibu Kota Nusantara baru
Koalisi Perubahan semakin solid, Agus Harimurti Yudhoyono: Tiga partai sudah punya kesamaan pandangan