JAKARTA INSIDER - Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur siap dilakukan di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi telah memutuskan pada tanggal 29 April 2019 untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.
Tentunya pemindahan ini dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan seperti untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 yakni Indonesia Maju, dimana ekonomi Indonesia ditargetkan akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045.
Baca Juga: Partai Demokrat tolak rencana kenaikan ongkos haji, jangan tambah beban masyarakat
Selain itu, pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia.
Seperti diketahui bahwa selama ini Jakarta dan sekitarnya merupakan pusat dari segalanya seperti pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain.
Presiden Jokowi telah menargetkan pemindahan Ibu kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara baru dapat terjadi pada semester I tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Komnas Haji jelaskan alasan mereka usulkan kenaikan biaya atau ongkos haji tahun ini
Dikutip JAKARTA INSIDER dari unggahan di akun Instagram @jokowi pada (31/1/2023), presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk segera membangun 47 apartemen di Ibu Kota Nusantara.
Di mana 47 apartemen tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang akan ditugaskan di Ibu Kota Nusantara nantinya.
Sebanyak 47 apartemen tersebut nantinya untuk dapat digunakan oleh 16.900 ASN, TNI dan Polri.
Baca Juga: Resmi! Semifinal Copa Del Rey Real Madrid vs Barcelona. El Clasico is real
Di mana perinciannya adalah 11 ribu ASN dan 5 ribu bagi TNI-POLRI.
Presiden Jokowi menekankan bahwa, pembangunan tersebut direncanakan untuk dimulai pada Juni-Juli 2023, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yakni pada tahun 2024 mendatang.
Artikel Terkait
Denny Darko: Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan menguasai pilpres 2024.
Gerindra dan PKB resmi membentuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk Pemilu dan Pilpres 2024
Prabowo Subianto optimis Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bisa meraih hasil yang maksimal di Pemilu 2024
Partai Demokrat tolak rencana kenaikan ongkos haji, jangan tambah beban masyarakat
Komnas Haji jelaskan alasan mereka usulkan kenaikan biaya atau ongkos haji tahun ini