Fraksi PKS Anis: Heran, ekonomi belum pulih, pemerintah justru kejar kejar sumber pajak dari masyarakat kecil

JAKARTA INSIDER - Kondisi ekonomi masih belum pulih, pemerintah justru mengejar sumber sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah.

Padahal insentif dan fasilitas perpajakan ada, tapi justru banyak diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi.

Hal ini dikecam anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (28/01/23).

Anis prihatin dengan semakin beratnya beban rakyat dengan beragam kenaikan pajak, mulai dari naiknya tarif bea meterai hingga kenaikan PPN.

Baca Juga: Gawat! Aremania datang geruduk kantor Arema FC siang hari ini, buntut tragedi Kanjuruhan

"Ppemerintah justru terus mengejar sumber-sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah, ini melukai rasa keadilan publik" kata Anis.

Anis mengingatkan bahwa setiap kebijakan subsidi harus melalui kajian yang komprehensif dan selaras dengan semangat UUD, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dan merasakan keberpihakan dari pemerintah.

"Sebagai catatan bahwa penduduk Indonesia yang rentan miskin jumlahnya sebanyak 182 juta jiwa atau 66,7% dari populasi akibat pandemi Covid-19, ketidaktepatan kebijakan akan berdampak jatuhnya kemiskinan baru," katanya.

Baca Juga: Rekomendasi wisata di Indonesia yang mirip luar negeri. Sensasi Bukit Pelalangan bak Antelope Canyon di AS

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyebut beragam kebijakan subsidi pemerintah yang dikurangi untuk rakyat, mulai dari dikuranginya nilai manfaat dana haji, pembatasan subsidi pupuk, pengurangan subsidi BBM, kenaikan pajak PPN, hingga rencana kenaikan tiket KRL.

"Di tengah naiknya anggaran negara secara drastis menembus Rp 3.041 triliun, tetapi disisi lain banyak subsidi untuk rakyat perlahan dikurangi. Ini ironi ditengah perekonomian masyarakat yang belum pulih," katanya.

Anis juga mengkritik istilah subsidi tidak tepat sasaran yang seringkali digunakan untuk mengurangi hingga mencabut subsidi.

Baca Juga: 10 Warga sipil tewas akibat serangan Rusia ke pemukiman Ukraina

Hal ini menunjukkan kebijakan subsidi Pemerintah belum berpihak pada rakyat.

"Seperti misalnya tiket KRL yang dianggap terlalu murah oleh pemerintah, sehingga perlu dibedakan berdasarkan kaya dan miskin, padahal di negara maju manapun selalu mendorong rakyatnya untuk mengunakan transportasi publik yang terjangkau, selain mengurangi emisi juga solusi bagi problem kemacetan," ujarnya.