Jokowi: undang-undang sudah jelas
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan selama tiga periode.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menanggapi pertanyaan awak media terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa yang disuarakan para kepala desa di depan Gedung DPR RI beberapa waktu yang lalu.
“Undang-undangnya sangat jelas, membatasi enam tahun dan selama tiga periode,” ujar Presiden Jokowi usai meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung, Jakarta, (24/1/23).
Baca Juga: Kemenkeu RI kembali buka pendaftaran seleksi beasiswa LPDP mulai hari ini, simak syaratnya di sini!
Presiden menyebut perpanjangan masa jabatan tersebut merupakan aspirasi para kepala desa. Presiden mempersilakan para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR.
“Iya yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silakan disampaikan kepada DPR,” ungkap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden pun menyerahkan tindak lanjut aspirasi dari para kepala desa tersebut kepada DPR RI.
“Prosesnya silakan nanti ada di DPR,” ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Di tengah meledaknya perang, sempat-sempatnya Wakil Menteri Ukraina lakukan korupsi
Ada 83.381 desa di Indonesia
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, hingga 2021, di Indonesia terdapat 83.381 desa yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Jawa Tengah memiliki 8562 desa yang tersebar di 576 kecamatan di 35 kabupaten/kota. Jumlah desa di provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Provinsi selanjutnya yang memiliki desa terbanyak adalah Jawa Timur, yakni berjumlah 8501. Diikuti Aceh dengan jumlah 6489 desa, Sumatera Utara terdapat 6108 desa serta Jawa Barat yang memiliki 5957 desa.
Baca Juga: Di balik tren mandi lumpur yang viral, ada bahaya mengintai. Tak hanya penyakit kulit!
