“Karena sebenarnya kan masyarakat ketika mereka enggan untuk direlokasi itu permasalahan utamanya adalah sumber mata pencaharian yang mereka tidak tahu ketika pindah itu akan makan dari mana," tandas Neng Eem.
Namun, lanjutnya, jika tidak direlokasi dan masyarakat dibiarkan tinggal di kawasan di mana bencana alam banjir dan rob selalu berulang terjadi, tentu menurutnya hal itu tidak manusiawi.
"Bayangkan kita satu hari banjir aja sudah seperti apa, ini bertahun-tahun terjadi dan infrastrukturnya tidak didesain untuk menghadapi hal itu. Karena setelah saya berdialog dengan masyakat mereka mengaku sudah tidak masalah rumah terendam, tapi sumber mata pencaharian tetap fungsional, jalan tidak terendam, sehingga nantinya arus mobilitas barang dan ikan itu tetap terlaksana," ujarnya.
Baca Juga: Swedia tidak tegas, tetap lindungi ekstrimis penista kitab suci Al-Quran
Oleh karenanya, Neng Eem menilai penanganan banjir dan rob di Kabupaten Demak, nantinya tidak hanya dilakukan Komisi V DPR, tapi juga lintas sektoral.
"Tadi juga ada informasi dari Pimpinan bahwa Bappenas dalam hal ini sudah turun, dan saya juga usul untuk persoalan TPI nanti juga perlu ada keterlibatan dan intervensi dari Komisi IV DPR agar nantinya masyarakat ketika opsi relokasi menjadi pilihan, sumber mata pencaharian masyarakat juga tetap ada dan itu jauh yang paling penting," imbuh politisi dari Dapil Jawa Barat III itu.
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Ia menilai perlunya integrasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi banjir dan rob di kabupaten Demak yang menurutnya sudah cukup lama sering terjadi dan mencakup area yang cukup luas.
Baca Juga: Bugatti International memastikan pengalaman kelas atas miliarder akan terus bersinar di tahun 2023
Maka lanjutnya, dalam pembangunan infrastruktur ke depan diperlukan kajian yang cukup dalam sehingga nantinya tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan efektif dalam penanganan banjir dan rob di Demak.
“Langkah pertama adalah melakukan perencanaan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk para pakar. Karena ini kan merupakan fenomena global, ada penurunan permukaan tanah. Di satu sisi ada kenaikan muka air laut, lalu daerah ini sebenarnya relatif rendah, kemudian juga ada penggundulan akibatnya sedimentasi dan sungai mulai terjadi pendangkalan.”
“Oleh karena itu, harus diselesaikan secara holistik, termasuk juga opsi misalnya melakukan relokasi bagi warga yang mungkin sudah tidak memenuhi kalau kita membuat tanggul dengan biaya yang lebih mahal. Jadi opsi-opsi itu harus dibuka supaya sekali Kita melakukan program bisa menyelesaikan banyak masalah," usul Suryadi.
Baca Juga: PT Jakpro berharap sponsor tahun lalu bisa kembali kontribusi di balap mobil listrik Formula E 2023
Suryadi mengingatkan, dalam mengatasi banjir dan rob di kabupaten Demak ini bersifat lintas sektoral dan mempunyai implikasi yang sangat luas.
Politisi partai PKS ini pun berharap ke depan dalam pembangunan infrastruktur dalam mengatasi banjir dan rob di kabupaten Demak nantinya juga harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan.
"Kita membuat suatu kebijakan harus menyesuaikan dengan lingkungan, Kita sudah tahu kalau di pinggir pantai kemungkinan terjadi rob maka infrastruktur yang kita bangun juga harus ramah lingkungan. Jangan sampai kita yang mengatur lingkungan tapi tidak bisa menyesuaikan harus tercipta lingkungan yang nyaman untuk ditinggali," pungkasnya.***
