JAKARTA INSIDER - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja pada tahun 2023 dengan skema normal.
Program Kartu Prakerja tahun ini menargetkan capaian hingga satu juta penerima.
“Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal. Sekali lagi, skemanya bukan semi bansos (bantuan sosial) lagi tetapi skema normal, yang diatur dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Perekonomian 17/2022,” ujar Airlangga dalam keterangan pers secara virtual, Kamis (05/01/2022).
Airlangga menyampaikan, anggaran untuk program Kartu Prakerja pada tahap awal dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
Berbeda denagn tahun sebelumnya, sejumlah penyesuaian dilakukan sejalan dengan implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal.
Salah satunya pada pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran.
Disebutkan, pelatihan luring akan dimulai di sepuluh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Pelatihan secara offline dilakukan secara bertahap yang diawali di sepuluh provinsi tersebut.
Sedangkan pembukaan gelombang pertama dilakukan di triwulan I-2023.
Baca Juga: Logo PPP peninggalan Suharso Monoarfa diganti, kembali ke logo lama PPP
Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta.
Insentif pascapelatihan sebesar Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
