Duh, fase pemulihan gempa Cianjur terusik kasus dugaan penyelewengan bantuan, Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK

JAKARTA INSIDER - Penanganan gempa Cianjur yang memasuki fase transisi darurat ke pemulihan terusik dengan berita dilaporkannya Bupati Cianjur Herman Suherman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Herman Suherman dilaporkan Acsenahumanis Respon Foundation ke KPK dengan tuduhan menyelewengkan bantuan untuk korban gempa Cianjur pada 16 Desember 2022.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Senin (26/12/2022) membenarkan KPK menerima laporan dari masyarakat soal dugaan penyelewengan bantuan untuk penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Baca Juga: Bukan faktor genetik, darah tinggi bisa menyerang tubuh karena sering konsumsi makanan ini

Namun dia enggan menyebutkan pelapor mau pun materinya.

"Laporannya ada, tapi tentu belum bisa kami sampaikan ke publik," ujar Ali Fikri.

Dia memastikan, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menelaah dan memverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan.

Baca Juga: Campurkan air kelapa dan bahan ini, pencernaan jadi sehat racun di tubuh terbuang semua kata dr Zaidul Akbar

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, mengaku prihatin dengan isu penyelewengan bantuan kemanusiaan yang dilakukan Bupati Cianjur, Herman Suherman.

Menurut dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, jika laporan itu benar, maka tindakan tersebut adalah moral hazard (risiko moral) yang susah diterima dengan akal dan logika sehat.

Didik Mukrianto mengatakan, aparat penegak hukum, termasuk KPK, harus memberi atensi jika ada informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan tersebut.

Baca Juga: Benarkah Kaesang Pangarep manfaatkan 'privilege anak Presiden' supaya bisa menikah di Pura Mangkunegaran?

"Bila ada bukti permulaan yang cukup, maka bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan," katanya.

Untuk mendalami dugaan penyimpangan tersebut, bisa dimulai dari governance, transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan termasuk penerimaan, pemanfaatan dan tanggung jawabnya.