Jalan panjang RKUHP disahkan jadi UU. Melintasi 7 Presiden dan 14 periode DPR

Pemerintah dan DPR, lanjut Yasonna, telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik. RUU KUHP sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh penjuru Indonesia. 

"Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah ini," ujar Yasonna.

Baca Juga: Pertamina Fastron Season of Drive bakal hadir di Kota Semarang. Sekaligus kampanyekan Road to The Elite

Jalan panjang

Disebutkan, penerapan UU KUHP ini akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025.

Sebelumnya, jalan berliku dan panjang harus ditempuh hingga akhirnya rancangan beleid ini disahkan menjadi undang-undang.

Sebagaimana diketahui, sejak Indonesia merdeka, telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Perdebatan telah lebih dari 60 tahun.

Baca Juga: Ganjar siap nyapres. Pengamat ingatkan musuh dalam selimut di internal PDIP

Diskursus RUU KUHP telah melintasi 7 Presiden, yaitu:

1. Presiden Sukarno
2. Presiden Soeharto
3. Presiden BJ Habibie
4. Presiden Gus Dur
5. Presiden Megawati
6. Presiden SBY
7. Presiden Jokowi.

Baca Juga: Kepak sayap Puan Maharani, sosok perempuan pertama yang memimpin DPR RI

Di DPR, perdebatan RUU KUHP juga telah melintasi 13 kali periode, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) 26 Jun 1960 - 15 Nov 1965
2. DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI) 15 Nov 1965 - 19 Nov 1966
3. DPR GR Orde Baru 19 Nov 1966 - 28 Okt 1971
4. DPR hasil Pemilu ke-2, 28 Okt 1971 - 1 Okt 1977
5. DPR hasil Pemilu ke-3, 1 Okt 1977 - 1 Okt 1982
6. DPR hasil Pemilu ke-4, 1 Okt 1982 - 1 Okt 1987
7. DPR hasil Pemilu ke-5, 1 Okt 1987 - 1 Okt 1992
8. DPR hasil Pemilu ke-6, 1 Okt 1992 - 1 Okt 1997
9. DPR hasil Pemilu ke-7, 1 Okt 1997 - 1 Okt 1999
10. DPR hasil Pemilu ke-8, 1 Okt 1999 - 1 Okt 2004
11. DPR hasil Pemilu ke-9, 1 Okt 2004 - 1 Okt 2009
12. DPR hasil Pemilu ke-10, 1 Okt 2009 - 1 Okt 2014
13. DPR hasil Pemilu ke-11, 1 Okt 2014 - 1 Okt 2019
14. DPR hasil Pemilu ke-11, 1 Okt 2019 - 2024

Baca Juga: Jalan panjang Anwar Ibrahim menuju singgasana Perdana Menteri Malaysia

Perdebatan penting tidaknya juga telah melampaui 19 Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM), di antaranya Sahardjo, Wirjono Prodjodikoro, Astrawinata, Oemar Seno Adji, Mochtar Kusumaatmadja, Mudjono, Ali Said, Ismail Saleh, Oetojo Oesman, Muladi, Yusril Ihza Mahendra, Baharuddin Lopa, Marsilam Simanjuntak, Mahfud MD, Hamid Awaluddin, Andi Mattalata, Patrialis Akbar, dan Amir Syamsuddin.

Akhirnya, di zaman Menkumham Yasonna Laoly, RKUHP disahkan DPR menjadi UU.

KUHP zaman Belanda