JAKARTA INSIDER - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengaku pihaknya sudah menawarkan Ahmad Heryawan sebagai Bacawapres Anies Baswedan.
Ahmad Heryawan merupakan mantan Gubernur Jawa Barat selama 10 tahun atau dua periode, sedangkan Anies Baswedan juga pernah menjadi Gubernur Jakarta.
Anies dan Aher bisa menjadi salah satu pilihan pasangan yang akan menjadi capres dan cawapres Koalisi NasDem, PKS dan Demokrat.
Baca Juga: Tidak pidana korupsi dalam dunia pendidikan, KPK siap brantas
Dilansir JAKARTA INSIDER dari laman kbanews.com pada Rabu (19/10/2022) tentang Anies cari cawapres dan PKS sebut sejumlah nama kadernya termasuk Aher.
Aher, bekas Gubernur Jawa Barat keluar sebagai nomor urut pertama setelah direkomendasikan Majelis Syuro PKS.
Majelis sempat menggodok lima nama Bacawapres. Beberapa di antaranya adalah: Aher, Hidayat Nur Wahid, Irwan Prayitno, Ahmad Syaikhu, dan Sohibul Iman.
“Nama Aher muncul setelah kami bermusyawarah dengan Majelis Syuro,” kata Kholid.
Baca Juga: Ingin mengatur ulang iPhone ke setelan pabrik? Berikut ini langkah-langkah mudahnya
PKS kata Kholid mendasarkan empat alasan terkait penawaran Aher kepada partai-partai koalisi. Pertama setiap partai berhak mengajukan calon. “Karena formatnya equal partnership,” ujar Kholid.
Kedua Aher menjadi salah satu nama terkuat di PKS dari hasil penjaringan Majelis Syuro untuk maju dalam kandidasi Pilpres.
Ketiga Aher mempunyai popularitas dan elektabilitas yang bagus. Keempat 10 tahun memimpin wilayah Jawa Barat, Aher sukses dan menjadi contoh kepemimpinan yang sudah terbukti.
Baca Juga: Kapolri mengingatkan arahan Presiden, pimpinan tertinggi harus dilaksanakan !
Kholid mengaku ketiga nama partai yang sudah pasti berkoalisi dalam koalisi perubahan adalah NasDem, PKS, dan Demokrat.
Artikel Terkait
Ingin hutang lunas cepat? Pakai 4 strategi ala Felicia Putri Tjiasaka
EMAK, Bidadari yang Tak Tergantikan
New! Apple luncurkan iPad Pro dengan tambahan prosesor M2, berapa harganya?
Ingin mengatur ulang iPhone ke setelan pabrik? Berikut ini langkah-langkah mudahnya
Kapolri mengingatkan arahan Presiden, pimpinan tertinggi harus dilaksanakan !
Tidak pidana korupsi dalam dunia pendidikan, KPK siap brantas