JAKARTA INSIDER - Rusia kerap menjadi negara biang masalah yang selalu membuat masalah terhadap negara tertentu.
Tak cukup masalah dengan Ukraina yang hingga kini tak ada henti dan sejumlah masalah dengan negara barat, Rusia juga menjadi biang masalah dengan wilayah Jepang.
Baru baru ini, Jepang kecam Rusia terkait kependudukan illegal Rusia terkait wilayah teritorial Utara.
Baca Juga: Tak peduli ancaman Rusia, Jerman akan segera kirimkan 178 unit tank tempur Leopard ke Ukraina
Rusia di kecam oleh seluruh pemerintah Jepang dan para sipil terkait pantai lepas Hokkaido di teritorial Utara.
Jepang menganggap bahwa Rusia secara ilegal menduduki teritorial Utara.
Pemerintah Jepang memakai kalimat ‘pendudukan ilegal’ untuk pertama kalinya.
Baca Juga: Komitmen Pemerintah untuk berantas korupsi tak pernah surut, Presiden Jokowi: Tanpa pandang bulu!
Hal ini karena memburuknya hubungan bilateral kedua negara karena adanya invasi Rusia ke Ukraina pada Februari lalu.
“Sangat tidak dapat diterima bahwa Teritorial Utara belum dikembalikan sejak pendudukan ilegal Uni Soviet 77 tahun lalu,” ucap Pemerintah Jepang.
Pertikaian wilayah ini membuat Jepang dan Rusia tak dapat meraih perjanjian damai pasca perang.
Acara yang disponsori pemerintah itu diadakan untuk pertama kalinya sejak Rusia memulai perang dengan Ukraina pada 24 Februari 2022 silam.
Jepang telah memberlakukan sanksi hukuman kepada Rusia atas serangan ke Ukraina.
Hal ini membuat Rusia menangguhkan negosiasi perjanjian perdamaian puluhan tahun dan program pertukaran bebas visa sejak Maret 2022.
Rusia juga melarang bekas warga Jepang untuk mengunjungi leluhur mereka di kepulauan itu.
PM Kishida menunjukkan harapan untuk dimulainya kembali kegiatan pertukaran antar kedua negara, menggambarkan tujuan tersebut sebagai ‘salah satu prioritas utama’ dalam hubungan Jepang-Rusia.
Ia juga mengatakan pemerintah mempertahankan pendiriannya bahwa pihaknya akan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu.
"Menyelesaikan masalah teritorial dengan Rusia dan menandatangani perjanjian perdamaian pasca perang meskipun hubungan bilateral saat ini sedang parah." kata Kishida.
Upacara dilaksanakan setiap tahun pada “Hari Teritorial Utara yang jatuh pada 7 Februari.
Di hari yang sama pada 1855, Jepang dan Rusia menandatangani Perjanjian Perdagangan, Navigasi dan Penetapan Batas, membuat batas negara yang membuat empat pulau tersebut dalam wilayah Jepang.
Pada 2019 dan 2020, pernyataan aksi tidak menggunakan kalimat ‘pendudukan ilegal’, sepertinya untuk menghindari meningkatnya ketegangan dengan Rusia.
PM Shinzo Abe kemudian menjadikan penyelesaian sengketa sebagai prioritas utamanya.
Namun dalam waktu dua tahun, setelah Abe selesai menjabat, kata-kata dalam pernyataan itu direvisi dengan menyebut kehadiran Rusia di kepulauan itu sebagai ‘pendudukan tanpa dasar hukum’
Jepang menyatakan Uni Soviet menyita secara ilegal kepulauan tersebut – Etorofu, Kunashiri, Shikotan dan kelompok pulau Habomai – beberapa saat setelah Jepang menyerah pada Perang Dunia II tanggal 15 Agustus 1945.***