JAKARTA INSIDER - Kasus korupsi terjadi diberbagai sektor baik pemerintahan maupun swasta di Indonesia, bahkan masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Walaupun sekarang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bekerja dengan lebih tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi namun kasus korupsi masih terus menggurita di tanah air ini.
Pemberantasan dan penangkapan terhadap kasus korupsi memang menjadi tugas utama dari KPK tapi lembaga hukum yang lain juga harus ikut mendukung khususnya POLRI.
Korupsi salah satu tindak pidana, apabila pelakunya tertangkap harus mempertanggungjawabkan dengan mendapatkan sanksi berupa penjara.
Saat ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut.
Baca Juga: Daerah yang terkena gempa maut di Suriah dibom pasukan Bashar al-Assad
Presiden juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi.
“Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih,” ujar Presiden saat memberikan pernyataan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Dilansir JAKARTA INSIDER dari setkab.go.id pada Selasa (7/2/2023), menjelaskan Presiden tegaskan komitmen Pemerintah berantas korupsi tak pernah surut.
Baca Juga: Terjebak di reruntuhan, korban gempa maut Turki minta tolong lewat media sosial
Penindakan pemerintah yang diungkapkan oleh Presiden antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak kooperatif.