JAKARTA INSIDER - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurniawan mengatakan biaya pemilu kali ini anggarannya sebesar Rp 76,6 triliun.
Biaya anggaran tinggi salah satunya karena salah satunya adanya penyesuaian biaya petugas (Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) P3S dan (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ) KPPS.
Menurut Doli, anggaran sebesar Rp 76,6 triliun itu sudah diefisiensi namun perlu dipahami bahwa ada penambahan jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang berimbas kepada penambahan petugas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Juga: Rawan kecelakaan, jalinsum Banda Aceh-Sigli di KM 81 amblas
Selain itu adanya kenaikan honor bagi petugas di tingkat TPS pun dilakukan.
Sebelumnya honor petugas hanya Rp 550.000 kini dianggarkan menjadi Rp 1.5 juta.
Selain honor Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengajukan pengadaan sekretariat atau gudang permanen di daerah.
Namun alternatifnya, pemerintah pusat atau daerah bisa menghibahkan atau meminjam gedung di tiap daerah.
"Sebetulnya kalau soal tahapannya belum kita putuskan hari ini. Itu rencananya rapat kerja dan RDP besok bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP," ujar Doli.
"Hari ini kita bahas anggaran, kan memang seminggu dari tanggal 20 sampai 10 komisi komisi diperintahkan untuk melakukan rapat dengan mitra kerja untuk bahas rancangan APBN 2023," jelasnya dikutip dari Kompas TV, pada Jumat (27/1/2023).
Sementara itu mengutip laman KPU Provinsi DKI Jakarta telah menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hasil sinkronisasi sesuai dengan Surat Ketua KPU RI Nomor 13/TIK.04-SD/4/2023 tanggal 4 Januari 2023.
Baca Juga: Indra Bekti bikin Aldila Jelita menangis usai lakukan ini di rumah: Ya Allah...
Data hasil sinkronisasi antara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan daftar pemutakhiran berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024 nanti mencapai 8.300.305 orang.