JAKARTA INSIDER - Layanan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang masuk dalam daftar rencana Pemprov DKI Jakarta menuai banyak pro kontra.
Meski ERP hanya sebatas rencana, namun beberapa ruas jalan di Jakarta telah dipetakan untuk penerapannya. Termasuk jalan apa saja yang akan dikenakan tarif layanan jalan berbayar elektronik itu.
Dalam pemetaan tersebut, terdapat 25 titik jalan yang akan diberlakukan ERP mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan hingga Jakarta Pusat.
Bahkan, rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP itu telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) yang kini masih disusun oleh DPRD DKI Jakarta.
Meski telah masuk dalam Raperda pemerintah setempat, faktanya ada pihak yang meminta Pemprov DKI Jakarta lebih memprioritaskan masalah pelecehan seksual yang kini marak terjadi di Ibu Kota.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN yang mewakili kaum perempuan.
Menurut Zita, ketimbang mengutamakan penerapan jalan berbayar elektronik, masalah pelecehan seperti yang beredar di media sosial juga patut diperhatikan secara serius oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Banyak kita lihat video-video di medsos perempuan terkena pelecehan. Itu dulu diperbaiki. Kalau sudah nyaman gapapa (diterapkan jalan berbayar). Kan kita mau goalnya transisi ke kendaraan umum kan," kata Zita Anjani, dikutip JAKARTA INSIDER, Minggu, 22 Januari 2023.
"Kalo menurut saya, pertama, jangan cepet-cepet, jangan terburu-buru. Kenapa? Karena kita kudu lengkapi dulu, perbaiki dulu, bikin nyaman fasilitas umumnya," lanjut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.
Baca Juga: Bergetar dan tahan air mata, Ferry Irawan sudah tahu bakal ditahan. Bantah KDRT dan tuntut keadilan!
Selain sorotan pada penanganan pelecehan seksual di Jakarta, ternyata ada pihak dari DPR RI yang juga berkomentar terhadap rencana penerapan ERP oleh Pemprov DKI.
Anggota Komisi V DPR RI F-PD, Anwar Hafid mengatakan, jika penetapan pemberlakuan jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta hanya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah setempat, maka hal itu dinilai memberatkan pada masyarakat.