JAKARTA INSIDER - Pembebanan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.
Kebijakan formulasi komponen BPIH diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang.
Menurut Menteri Agama Yaqut Yaqut Cholil Qoumas, dengan usulan yang diajukan pemerintah BPIH itu paling logis.
"Untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30%, sementara yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah," ujar Menag saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (19/1/2023).
Baca Juga: Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy kembali desak barat pasok senjata dan tank tempur
Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Selain itu pemerintah melakukan BPIH ini juga dimaksudkan untuk menjaga soal istitha'ah, kemampuan menjalankan ibadah.
"Kan, ada syarat jika mampu. Haji itu jika mampu. Kemampuan ini harus terukur, kami mengukurnya dengan nilai segitu,” ujar Menag.
Setelah menyampaikan usulan, Kemenag selanjutnya akan menunggu pembahasan di tingkat Panitia Kerja BPIH yang dibentuk Komisi VIII DPR.
"Ini baru usulan, berapa biaya yang nanti disepakati, tergantung pembicaraan di Panja," ujarnya.
Baca Juga: Beda dengan Lesti Billar, Venna Melinda akan ajukan gugatan cerai pasca alami KDRT: Insyaallah dalam waktu..
Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60.
Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11.
Dibanding tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp514.888,02.
Namun secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi).