JAKARTA INSIDER - Tokoh adat Kabupaten Tolikara Esap Bogum mengirimkan pesan dukungan melalui lini masa yang mendukung kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum terhadap Lukas Enembe.
"Bahwa seluruh Papua kami sangat mengucapkan terima kasih kepada KPK. Harus kita akui, kita hargai, dan mendukung kegiatan KPK; seluruh masyarakat harus paham aturan," kata Esap.
Selanjutnya, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Jayapura Pendeta Joop Suebu menyampaikan dukungannya dan mengimbau aparat hukum KPK, Kejaksaan Agung RI, dan Polri menegakkan hukum di Tanah Papua.
"Dapat menindak tegas para pejabat yang tersangkut dan terindikasi kasus korupsi di Tanah Papua, sebab korupsi dapat menyengsarakan seluruh masyarakat dan umat Tuhan," kata Joop.
Kemudian, Ketua LMA Kabupaten Mamberamo Tengah Babor Bagabol juga menyatakan dukungan.
"Saya mengutuk korupsi di Tanah Papua dan mendukung penegak hukum terhadap pelaku korupsi di Tanah Papua, bersama-sama jaga keamanan. Papua harus bersih dari korupsi dan NKRI harga mati," kata Babor.
Baca Juga: Sederet sanksi Barat untuk Putin atas perang Rusia di Ukraina
Berikutnya, Samuel Yube, selaku insan muda Papua dan Ketua DPD KNPI Kabupaten Keerom, juga mendukung sepenuhnya penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Samuel juga mengajak masyarakat Kabupaten Keerom untuk tetap menjaga keamanan serta tidak mudah terprovokasi.
Sejumlah tokoh Papua dalam mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka, membuat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merasa lega.
"Kehadiran KPK, sebagai lembaga penegak hukum negara Republik Indonesia, dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat LE mendapatkan dukungan seluruh tokoh masyarakat Papua. Berikut ini adalah sejumlah dukungan yang dilaporkan kepada kami di KPK," kata Firli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/1), melansir Antara.
Terjadi eskalasi kekerasan di Papua
Meskipun mendapat dukungan dari sebagian besar tokoh adat di Papua, namun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan indikasi eskalasi kekerasan usai penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK.