Jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 2.436 orang atau 53,8 persen korban kekerasan terhadap anak adalah korban kekerasan seksual.
Menurut Ratna Susianawati, meningkatnya pelaporan kasus kekerasan menunjukan hal positif.
Dibilang positif karena masyarakat mulai berani dan percaya untuk membuat laporan pengaduan kepada layanan pengaduan yang tersedia.
"Semakin masifnya penggunaan media sosial juga turut andil untuk mengungkap berbagai kasus kekerasan," katanya.
Dia berharap peningkatan laporan KDRT dan kekerasan di publik terus terjadi agar pelaku bisa ditindak.
"Negara senantiasa hadir dalam menyelesaikan persoalan – persoalan kekerasan seperti KDRT dan kekerasan seksual pada perempuan dan anak," ujar Ratna Susianawati.
Kehadiran negara itu juga merupakan salah satu perwujudan konstitusi negara Indonesia yang menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dibentuk di antaranya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Jaminan yang diberikan oleh konstitusi tersebut tentunya perlu dilakukan negara dan pemerintah dengan memberikan rasa aman dan perlindungan kepada seluruh warga negara terutama perempuan yang jumlahnya hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia," katanya.
Termasuk anak yang jumlahnya 1/3 dari populasi penduduk yang di dalamnya ada kelompok berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Ratna Susianawati menyebutkan, arahan Presiden RI kepada Kemen PPPA, salah satunya yakni upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sebagai wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan kekerasan, Presiden RI memberikan tambahan fungsi layanan kepada Kemen PPPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 3 huruf d dan e.
Tambahan fungsi layanan itu yakni penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional.