Mengenai apakah para menteri asal Partai Nasdem bakal direshuffle Djarot mengatakan: "Soal diganti atau tidak, tergantung Pak Jokowi. Itu hak prerogatif Presiden," ujar Djarot Saiful Hidayat.
Bukan elit Partai Nasdem yang memberi tanggapan pernyataan Ketua DPP PDIP. Tanggapan justru datang dari politisi kolega Partai Nasdem di Koalisi Perubahan yakni Kamhar Lakuman, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat.
Baca Juga: Prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini Rabu, 4 Januari 2023
Menurut Kamhar, permintaan Presiden Jokowi untuk mereshuffle menteri yang berasal dari PDIP merupakan sebuah intervensi politik terhadap hak prerogatif presiden.
"Memang benar Pak Jokowi adalah petugas partai dari PDIP. Tapi, Pak Jokowi posisinya adalah Presiden. Bukan di bawah kendali seorang Ketua DPP PDIP. Sungguh arogan jika cara pandangnya seorang presiden adalah petugas partai seperti ini. Masalah reshuffle sepenuhnya menjadi urusan Jokowi sebagai Presiden," tegas Kamhar.
Kamhar kemudian balik mengkritik Djarot Saiful Hidayat. Sebagai seorang politisi senior, semestinya memberikan pendidikan politik yang baik bagi para kadernya.
Baca Juga: Bukan gula, penyakit diabetes ternyata berasal dari sini kata dr Zaidul Akbar
"Pak Djarot mestinya mengetahui ini dan sepatutnya menunjukkan perilaku politik kenegarawanan yang taat asas," ujar Kamhar.
Bukan kali ini saja PDIP dicap arogan. Tiga tahun lalu, Partai Hanura mencap PDIP sebagai parpol arogan dengan mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari 4 persen menjadi 5 persen.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Inas Nasrullah saat itu mengatakan usulan itu menunjukkan arogansi partai-partai pemenang pemilu.
“Secara tidak disadari, arogansi partai-partai pemenang pemilu semakin menonjol karena merasa sangat percaya diri akan meraih PT 5 persen," ujar Inas.
Inas tak menampik kenaikan ambang batas parlemen akan semakin menyulitkan partai-partai kecil lolos ke Senayan. Kondisi tersebut menunjukkan menguatnya oligarki partai dan elite politik.
"Tanda-tanda Indonesia mengarah menjadi oligarki sangat kentara karena elit politik yang berkuasa sedang mengarahkan kearah sana dengan merancang PT semakin besar,” ujar Inas.
Baca Juga: Segera daftar, ada 1 juta kuota gratis! Pemerintah kembali buka Sertifikasi Halal Gratis