Kurniasih mengatakan, pemerintah juga perlu mengacu kepada WHO dan juga menerapkan science based evidence untuk meneruskan atau mencabut status bencana nasional pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Semua parameter sebuah kebijakan dalam kasus pandemi ini wajib dengan parameter ilmiah bukan hanya semata faktor keuangan sebagaimana dulu pada awal-awal pandemi kita gagap karena terus mementingkan ekonomi dibandingkan kesehatan," sebutnya.
Masih terkait Covid-19, hari sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mewaspadai dan mempelajari secara baik merebaknya kembali Covid-19 di Tiongkok.
Menurut Saleh, hal ini penting dilakukan mengingat adanya informasi awal dari Presiden Joko Widodo bahwa (Jokowi) bahwa pada akhir Desember atau awal Januari PPKM di Indonesia akan diakhiri.
Di sisi lain, masyarakat menerima kabar bahwa Covid-19 mulai merebak lagi di Tiongkok.
Saleh mengatakan pihaknya bisa memahami rencana pemerintah untuk mencabut PPKM. Hal ini karena, kasus Covid-19 secara umum di dunia internasional telah mereda. Pencabutan PPKM penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam konteks itu, Saleh meminta pemerintah melakukan beberapa hal. Pertama, memastikan vaksin booster sudah mencapai target minimal. Menurut dia, hal tersebut penting mengingat masih banyak warga yang hanya divaksin satu kali atau dua kali.
Kedua, pemerintah diminta untuk tetap menyosialisasikan pola hidup sehat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari ormas, OKP, organisasi profesi, sekolah, kampus, dan institusi lainnya. Dengan pola hidup sehat, dipastikan masyarakat akan jauh terhindar dari berbagai penyakit.
Baca Juga: UNHCR: Negara Indonesia contoh bagi negara lain dalam melindungi pengungsi
"Ketiga, pemerintah tetap diharapkan selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena itu, obat dan alat-alat kesehatan yang memadai harus tetap disiapkan. Semoga kekurangan obat dan alkes tidak terjadi lagi ke depannya," kata Saleh.***