JAKARTA INSIDER - Dalam sistem pemerintahan Tiongkok, implementasi kebijakan nasional dilakukan dengan sebuah simulasi yang menarik.
Pemerintah pusat bertindak sebagai seorang guru, sementara pemerintah provinsi berperan sebagai murid-muridnya.
Setiap kebijakan nasional dihadirkan dalam bentuk sejumlah masalah yang harus dipecahkan oleh para murid tersebut.
Seperti yang diungkapkan oleh akun Twitter @zhao_dashuai pada tanggal 22 Juli 2023, "Pemerintah pusat adalah sang guru, sementara pemerintah provinsi adalah para siswanya."
Proses ini dijelaskan sebagai sebuah proses interaktif yang melibatkan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui pertemuan video, seperti yang terlihat dalam gambar pertemuan Komite Politbiro dengan Komite Pusat di Beijing.
Setiap anggota Komite Partai Provinsi hadir dalam pertemuan video dari setiap provinsi dengan berperan sebagai kepala dari berbagai departemen pemerintahan.
Masing-masing departemen pusat dan provinsi bertanggung jawab atas aspek yang berbeda dalam kebijakan nasional yang disampaikan oleh pemerintah pusat, serta diberikan petunjuk tertulis mengenai target-target penting.
Namun, para pemimpin pemerintahan provinsi memiliki kebebasan untuk menafsirkan kebijakan nasional tersebut sesuai dengan pandangan mereka.
Baca Juga: Tidak hanya di Indonesia, negara Tiongkok atau Cina juga miliki mahluk mitologisnya
Hasil dari implementasi kebijakan ini dicatat oleh pemerintah pusat dan akan berdampak pada promosi mereka.
Kepemimpinan para pemimpin pemerintahan provinsi diuji berdasarkan seberapa baik mereka mampu mengimplementasikan kebijakan nasional dan tata kelola pemerintahannya.
Setiap provinsi memiliki tingkat otonomi yang tinggi dalam implementasi kebijakan, namun tetap harus mengikuti pedoman umum yang telah ditentukan.
Misalnya, Komite Partai Shanghai yang dipimpin oleh Chen Jining, seorang insinyur dengan gelar ganda dari Universitas Tsinghua dan Imperial College London.