JAKARTA INSIDER – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan telah menggelar rapat Eselon I lintas kementerian dan lembaga untuk mendengar dan menelaah penjelasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat.
"Selanjutnya kita akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren Al Zaytun yang santri-santrinya harus dijaga, dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana," ujar Mahfud dikutip dari Instagramnya @mohmahfudmd, Sabtu (24/6/2023).
Mahfud mengungkapkan, pemerintah akan mendalami posisi dan peran ponpes Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan dan oknum yang terlibat dalam pengelolaan.
Baca Juga: Dikenal jadi trio bestie, begini perbedaan dan cara mengatasi asam urat, diabetes, kolesterol
Menurutnya, apapun nanti temuan tim investigasi, harus dihargai semua pihak. Jika ada pelanggaran, pihak Al-Zaytun harus taat hukum. Pun sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, maka polemik harus diakhiri.
Mahfud memastikan apabila terbukti ada pelanggaran hukum, maka pentolan Pesantren Al Zaytun akan berurusan dengannya. Namun, terkait penyelenggaraan institusi masuk ranah Kementerian Agama.
"Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu Kemenag. Kan gitu. Kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya," tambahnya.
Mahfud MD pun meminta masyarakat bersabar terkait polemik Al-Zaytun. Mahfud mengaku tak ingin terburu-buru memberikan keputusan.
Terlebih saat ini tim investigasi masih bekerja, termasuk tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ia menekankan, tidak boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Mahfud mengaku pihaknya sedang mendalami polemik Ponpes Al-Zaytun.
Terlebih, saat ini adalah tahun politik, maka pihaknya akan memilah mana yang terkait dengan hukum, politik, dan yang politisasi.
Mahfud memastikan pekan depan sudah punya bahan dan akan segera membicarakannya dengan Menag, Mendagri, Polri, dan institusi terkait lainnya.
“Tapi kami akan bekerja cepat. Insya Allah, pekan depan kami sudah punya bahan dan akan segera membicarakannya dengan Menag, Mendagri, Polri, dan institusi terkait lainnya,” ujarnya.