JAKARTA INSIDER - Gubernur Bali, Wayan Koster, mendapati dirinya terjerat dalam kontroversi baru-baru ini setelah merilis sebuah peraturan yang menuai perdebatan luas.
Peraturan tersebut dikeluarkan atas arahan langsung dari Ketua Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang mengundang pertanyaan mengenai hierarki kekuasaan di Republik Indonesia.
Melalui surat undangan resmi bernomor B.00.005/22300/SEKRET, yang memiliki sifat "Sangat Penting", Gubernur Koster mengajak sejumlah pihak untuk hadir dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Bali pada tanggal 31 Mei 2023.
Baca Juga: Menangis: Rahasia Kesehatan Jiwa dan Raga yang Tersembunyi
Surat undangan tersebut menyebutkan bahwa arahan Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri, mewajibkan para undangan untuk hadir tanpa mewakilkan.
Perintah ini memicu kebingungan dan kontroversi di kalangan masyarakat, mengingat presiden Republik Indonesia yang saat ini berkuasa secara de jure adalah Joko Widodo, bukan Megawati Soekarnoputri.
Sebuah cuitan dari akun Twitter @PartaiSocmed pada 30 Mei 2023 mencerminkan kegelisahan publik terhadap peran Megawati Soekarnoputri dalam pengambilan keputusan pemerintah.
Baca Juga: Cerita Inspiratif: Rejeki, Ikhtiar, dan Keikhlasan dalam Perjalanan bersama Pak Andy dari Blue Bird
@PartaiSocmed menulis, "Presiden kita sekarang ini Pak Jokowi atau Ibu Megawati? Bayangkan apa jadinya jika ada Gubernur lain yg mengeluarkan surat spt ini atas arahan Presiden ke-6 Republik Indonesia?".
Meskipun kontroversial, beberapa pihak menyambut baik kebijakan yang diterbitkan oleh Gubernur Bali ini, mengingat meningkatnya keluhan tentang perilaku buruk beberapa wisatawan asing di Bali.
Dalam peraturan tersebut, Gubernur Koster menekankan perlunya mengatasi perilaku yang tidak pantas, tidak sopan, dan kasar dari wisatawan asing, serta pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Baca Juga: Lowongan Kerja Menarik di PT Sinergi Performa Cipta: Area Sales Supervisor
Hal ini bertujuan untuk menjaga nama baik dan citra pariwisata Bali yang terus-menerus terganggu akibat perilaku negatif dari sejumlah wisatawan mancanegara.
Namun, sejumlah kritikus menyoroti ketidakjelasan hierarki kekuasaan dalam perintah tersebut.