JAKARTA INSIDER - Partai politik PPP, belum lama ini disebut sebagai Poligami Politik, membuat Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi memberikan tanggapan.
Terjadi pandangan antara PAN, Golkar dan PPP, membuat kesolidtan KIB dipertanyakan, termasuk masa depan dari KIB itu sendiri akankah masih ada.
Pengamat politik Ujang Komarudin, menyebut bahwa KIB awalnya dibentuk oleh Presiden Jokowi, lantas Jokowi yang bertindak sebagai pembina dan sebagainya.
Baca Juga: 5 Ciri-ciri orang yang didampingi khodam leluhur, biasanya ada tanda khusus sejak lahir
Sehingga dalam konstruksinya yang seperti itu, makanya PPP dalam konsep konstruksi tidak aneh dan tidak heran jika mendukung Ganjar Pranowo di Semarang.
“ PAN juga sama mengatakan bahwa pak Ganjar dengan pak Erick bahkan ada tambahan Cawapresnya sama, satu paket mengusulkan itu walaupun belum resmi,” tutur Ujang. Dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Senin (29/5/2023).
Ujang mengatakan mengenai Golkar yang saat ini posisinya sangat dilematis, bisa saja mungkin ke PDIP, tetapi PDIP sudah mengunci bahwa ketua tim suksesnya sudah PDIP, termasuk relawannya.
“ Sudah ada juga pak Ahmad Basara dan pak Adian HP dan CS semua jadi kalau Golkar masuk ke mohon maaf PDIP pun, Capres tidak dapat Cawapres pun tidak dapat, ketua pemenangpun tidak dapat,” tambahnya.
Ia pun mengatakan rasionalitasnya sebenarnya misalkan, nanti akan mendukung Ganjar atau Prabowo, yang memungkinkan yakni dengan mendoronga Capres alternatif yang lain, misalnya Erlangga yang selama ini sudah dalam Munas.
Diketahui bahwa Capres Golkar itu adalah Erlangga, tetapi PPP mempunyai keinginan sendiri untuk memberikan dukungan Ganjar Pranowo.
Keinginan PAN juga sudah ke Ganjar, kalau Erick Thohir dijadikan Cawapresnya, Ujang melihat adanya sebuah pertanda bahwa Golkar juga akan merapat ke Ganjar.
Kemungkinan jika ke Prabowo, Erlangga tidak dijadikan sebagai Cawapres, oleh karena itu Ujang menyebut bahwa kalkulasinya jadi dipertanyakan, apakah masih utuh atau tidak secara politik.
PPP dianggap meninggalkan KIB, selingkuh poligami politik oleh Nusron Wahid.