JAKARTA INSIDER - Maraknya kekerasan terhadap anak yang terjadi membuat pemerintah memutar otak bagaimana cara mengatasinya.
Selain kekerasan terhadap anak, perkawinan anak saat ini juga kerap terjadi hingga menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Berdasarkan data di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tercatat sebanyak 332 kasus perkawinan anak di tahun 2019.
Baca Juga: 7 Ciri orang yang mempunyai pagar gaib tingkat tinggi, apa saja? Yuk simak di sini!
Sementara di tahun 2020 terdapat sekitar 805 kasus yang terjadi karena dispensasi nikah.
Selain itu, angka kekerasan terhadap anak juga meningkat drastis, yaitu sebanyak 541 kasus pada tahun 2022 (sebelumnya 128 kasus pada tahun 2021).
Tingginya kasus kekerasan ini menjadi sebagai salah satu faktor terjadinya putus sekolah bagi anak dan remaja.
Maka dari itu, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Provinsi NTB.
Baca Juga: 30 Ciri orang terkena sihir, santet, dan guna-guna ilmu hitam, apa saja? yuk simak tandanya!
Yakni melakukan Dialog Antargenerasi: Gotong Royong Melindungi Masa Depan Anak, Katakan #TidakKawinAnak di Aula Kantor Bupati Lombok Barat pada Rabu (17/5/2023).
Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan motivasi kepada berbagai generasi untuk saling mendukung pencegahan kekerasan dan perkawinan anak.
Terutama, bagi remaja dan kaum muda yang masih bersekolah.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, diwakilkan oleh Drs. H. Fathurrahman, M.Si, Assisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi NTB, dalam sambutannya menjelaskan pentingnya menciptakan kolaborasi yang lebih terintegrasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), satuan pendidikan, dengan kaum muda dalam kampanye hapus kekerasan dan perkawinan anak.