Karena jika kemungkinan program yang disebut penumpang gelap APBK-P ini tidak diperjelas, maka nilai dari opini WTP juga bakal tercemar di mata publik, jika diberikan kepada daerah dengan permasalahan keuangan yang serius seperti Kota Banda Aceh dibawah kepemimpinan Bakri Siddiq ini," tandasnya.
Agar anggaran yang dipermasalahkan oleh aktifis Alamp Aksi, bisa terang benderang pertanggung jawabannya secara publik, pihaknya sangat mendukung instansi lembaga negara terkait untuk melakukan audit keuangan dan penyidikan.
"Kita mendukung BPK RI melakukan audit khusus dan meminta Polda Aceh mengusut tuntas persoalan ini. Publik ingin tahu siapa yang justru memanfaatkan situasi disaat kondisi daerah sedang sulit, koq justru bisa ada indikasi penumpang gelap dalam APBK Perubahan Banda Aceg T.A. 2022," pungkas Musda Yusuf, Ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh.***