Karena jika kemungkinan program yang disebut penumpang gelap APBK-P ini tidak diperjelas, maka nilai dari opini WTP juga bakal tercemar di mata publik, jika diberikan kepada daerah dengan permasalahan keuangan yang serius seperti Kota Banda Aceh dibawah kepemimpinan Bakri Siddiq ini," tandasnya.
Agar anggaran yang dipermasalahkan oleh aktifis Alamp Aksi, bisa terang benderang pertanggung jawabannya secara publik, pihaknya sangat mendukung instansi lembaga negara terkait untuk melakukan audit keuangan dan penyidikan.
"Kita mendukung BPK RI melakukan audit khusus dan meminta Polda Aceh mengusut tuntas persoalan ini. Publik ingin tahu siapa yang justru memanfaatkan situasi disaat kondisi daerah sedang sulit, koq justru bisa ada indikasi penumpang gelap dalam APBK Perubahan Banda Aceg T.A. 2022," pungkas Musda Yusuf, Ketua DPD Alamp Aksi Kota Banda Aceh.***
Artikel Terkait
Lowongan kerja PT Acset Indonusa masih dibuka, penempatan di Jakarta, simak kualifikasinya dan daftar di sini!
Eks Ketum PSSI Iwan Bule maju ke Pilkada Jabar 2024 usai gabung Gerindra, begini tanggapan Prabowo Subianto
Viral pengemis Bogor bikin heboh karena punya uang jutaan, dan cek senilai Rp1,3 miliar
Jelang May Day Polsek Palmerah perkuat sinergitas dengan Forkopimcam
Kakek sebatangkara di Serang, Banten miliki tabungan uang receh ratusan juta rupiah para tetangga bantu hitung