Terima Nota Keuangan 2024 dari Pemerintahan Jokowi, Puan Maharani: Anggaran banyak dipakai untuk rapat!

JAKARTA INSIDER - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima dengan penuh perhatian Pengantar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam acara yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8/2023), Puan menjadikan kesempatan tersebut untuk mengingatkan soal pentingnya efektivitas penggunaan anggaran publik.

Penyampaian keterangan Pemerintah mengenai RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangannya dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 DPR RI.

Puan menggarisbawahi hasil pembahasan bersama Pemerintah pada masa sidang sebelumnya, yang telah mencapai kesepakatan terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2024.

Baca Juga: Hari Kemerdekaan RI, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sampaikan pesan spesial untuk Presiden Jokowi

KEM PPKF 2024, sebagai dokumen pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, memuat komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi antara 5,1 hingga 5,7 persen, dengan tingkat inflasi yang terkendali pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen.

Dalam gambaran anggaran, pendapatan negara direncanakan mencapai 11,81 hingga 12,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan target mencapai kisaran Rp2.719,1 triliun hingga Rp2.865,3 triliun dalam APBN 2024.

Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai kisaran Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun.

Baca Juga: Pasca penangkapan terduga teroris pegawai KAI, Wapres minta seleksi pegawai BUMN diperketat

Puan menekankan arah kebijakan fiskal tahun mendatang akan difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dia mendorong pemerintah untuk memusatkan perhatian pada penciptaan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode mendatang.

"Pemerintah harus terus dapat menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan Agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional, di tengah perekonomian global yang belum kondusif. Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riel untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif," ungkap Puan.

Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, Puan memaparkan pentingnya peningkatan kualitas belanja negara.