Tantangan penegakan hukum di ujung Pemerintahan Jokowi

Kualitas penegak hukum

Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas penegak hukum mengakibatkan profesionalisme diabaikan.

Apek moralitas ini juga berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum di semua lini dan lintas lembaga.

Pemerintah harus serius memperketat seleksi aparat penegak hukum. Meningkatkan kualitas SDM aparat penegak hukum agar terbentuk kelompok baru penegak hukum yang bersih dan berintegritas.

Baca Juga: 6 Cawapres potensial Prabowo di Pilpres 2024, salah satunya Gibran anak Jokowi

Penegak hukum yang berani menghukum berat atau memiskinkan  para penegak yang terbukti melakukan kejahatan.

Peta jalan penegakan hukum

Apakah pemerintah Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin memiliki perhatian serius terhadap bidang hukum dan penegakkan hukum?

Pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari semakin buramnya potret hukum dan penegakkan hukum negeri ini.

Padahal apabila dibaca, uraian nawacita, banyak pihak berharap Jokowi dan Ma’ruf Amin dapat melakukan lompatan besar bidang hukum dan penegakkan hukum.

Baca Juga: Daftar nomor telepon ambulance 24 jam dan mobil jenazah gratis dan sewa di Jakarta Selatan

Akan tetapi pada periode kedua pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf amin, hukum dan penegakkan hukum masih tertatih tatih.

Oleh karena itu, sepanjang sisa masa jabatan, Presiden Jokowi harus memberikan fokus lebih besar pada masalah hukum dan penegakkan hukum.

Untuk itu sangat diperlukan peta jalan reformasi hukum dan penegakkan hukum sehingga mampu menggerakkan semua institusi penegak hukum yang berada di bawah wewenang mereka.

Melalui peta jalan itu pula, Presiden mendorong lembaga penegak hukum sepeti POLRI, Kejaksaan dan MA, serius mempercepat pembaharuan internal!