SENSASIONAL! Denny Indrayana surati Ketum PDIP Megawati, begini isi surat terbuka yang dirilis dari Melbourne

JAKARTA INSIDER - Denny Indrayana kini mencuri perhatian publik, pasalnya Denny mengirimkan surat terbuka untuk Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Denny Indrayana yang sebelumnya, membeberkan informasi soal dugaan MK akan memutuskan sistem pemilu tertutup.

Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana menyurati Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berisi kekhawatirannya tentang penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Anies Baswedan sambangi NasDem Tower bahas terkait visi, ada 4 hal penting disebut jika terpilih jadi Presiden

Dilansir dari kanal youtube metrotv, Jumat (2/6/2023), benarkah kekhawatiran Denny Indrayana jika masih ada upaya untuk menunda Pemilu. Simak selengkapnya, karena akan dibahas dalam artikel ini!

Berikut adalah surat terbuka dari Denny Indrayana, untuk Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

" Merdeka salam Pancasila ibu Megawati semoga selalu dalam lindungan Allah Swt, selamat hari Pancasila selamat bulan Bung Karno, izin saya menyampaikan surat ini," tulis Denny.

Baca Juga: 5 Tips ampuh melunasi hutang hingga ratusan juta dalam waktu hanya 2 bulan, inilah caranya wajib dicoba!

" Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa terbukti di 2014 ibu mencapreskan Joko Widodo, meskipun ibu bisa saja maju sendiri," lanjutnya.

" Lalu ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun ibu bisa memutuskan bahwa Puan Maharani, saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan, masalahnya bukan sistem atau terbuka," tambahnya.

"Tetapi Pemilu yang tertunda, saya risau dengan hukum di Tanah Air, saya berpendapat rasa hukum banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024, karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik," lanjutnya.

Baca Juga: 6 Tips ampuh dipercaya dapat membuat Anda tetap disegani dan dihormati orang lain, jangan buka rahasia ini...

" Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif, namun niat baik untuk mengawal MK misalnya dalam soal sistem Pemilu legislatif antara proporsional tertutup atau terbuka dibelokkan menjadi wacana politik yang dapat berakibat penundaan Pemilu," ujarnya.

"Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya, kedaulatan partai sesuatu yang kita tolak keras, cukuplah sejarah buram orde baru yang mengganggu PDIP, melalui tangan Suryadi," tegasnya.

"Saat ini, kepala KSP Kepala staf Presiden Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum partai Demokrasi beliau bukan anggota Demokrat, jadi ini bukan konflik internal ini pihak eksternal," terangnya.