Susilo Bambang Yudhoyono ikut komentar perubahan sistem pemilu, Anas Urbaningrum: tidak usah bicara chaos!

Menurutnya, MK memiliki tugas menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, bukan menetapkan sistem pemilu mana yang paling tepat, apakah Sistem Pemilu Tertutup atau Terbuka.

Baca Juga: Misteri Kepemimpinan Soeharto: Sang Gemini yang Mengguncang Tanah Air

Anas Urbaningrum juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas lembaga negara, termasuk Presiden, DPR, dan MK, di hadapan rakyat.

Jika MK tidak memiliki argumen kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi, sulit bagi mayoritas rakyat untuk menerimanya.

Pada akhirnya, Anas Urbaningrum menegaskan bahwa penetapan undang-undang tentang sistem pemilihan umum seharusnya menjadi wewenang Presiden dan DPR, bukan MK.

Baca Juga: Menyelami Kepemimpinan Soekarno: Pesona dan Keunikan Seorang Gemini

Ia berpendapat bahwa setelah pemilu 2024, Presiden dan DPR harus duduk bersama untuk mengevaluasi sistem pemilihan umum yang berlaku dan mempertimbangkan perbaikan demi sistem yang lebih baik.

Suara rakyat juga harus didengarkan dalam proses tersebut.

Menanggapi isu perubahan sistem pemilihan umum, Anas Urbaningrum berpendapat bahwa pemilu 2024 sebaiknya tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka.

Namun, ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam meninjau dan memperbaiki sistem pemilihan umum setelah pemilu berlangsung.

Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih baik sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat.***