Denny Indrayana ungkap kemungkinan perubahan sistem pemilihan umum, Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan!

photo author
- Senin, 29 Mei 2023 | 14:30 WIB
 (Twitter @SBYudhoyono & @dennyindrayana)
(Twitter @SBYudhoyono & @dennyindrayana)

JAKARTA INSIDER - Kabar mengejutkan mengenai kemungkinan perubahan sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia mencuat setelah Denny Indrayana, seorang aktivis dan akademisi ternama, mengungkapkannya melalui akun Twitter pribadinya.

Dalam cuitannya, Denny Indrayana mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan merubah sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup.

Namun, respon dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pernyataan tersebut juga menjadi sorotan publik.

Baca Juga: 27 pemain papan atas timnas Argentina siap berlaga melawan Australia dan Indonesia di tur Asia

Melalui akun Twitternya, SBY menyampaikan perhatiannya terhadap pernyataan Denny Indrayana.

SBY menyebut bahwa informasi yang disampaikan oleh Denny Indrayana tentang pengubahan sistem pemilu dan keterlibatan PK Moeldoko di Mahkamah Agung (MA) merupakan hal yang menarik.

SBY juga menekankan bahwa Denny Indrayana adalah seorang ahli hukum yang kredibel sehingga pernyataannya patut mendapat tanggapan.

Baca Juga: Kecewa! Pelanggan Travelio merasa ditipu dengan kondisi unit tempat tinggal yang jauh dari foto iklan

SBY menyampaikan beberapa pertanyaan yang ia anggap penting terkait dengan kemungkinan perubahan sistem pemilu yang akan diputuskan oleh MK.

Pertanyaan pertama adalah mengenai kegentingan dan kedaruratan yang membuat perubahan sistem pemilu dilakukan ketika proses pemilu telah dimulai.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya kekacauan politik.

Baca Juga: Muhammad Hasan Abdillah @hasanjr11, influencer dengan 11,3 Juta Subscriber, masuk politik melalui PKS

Pertanyaan kedua yang diajukan oleh SBY kepada MK adalah apakah Undang-Undang Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi.

SBY menekankan bahwa tugas MK seharusnya adalah menilai apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi, bukan menetapkan pilihan sistem pemilu yang paling tepat.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Jaka LI

Sumber: Twitter @SBYudhoyono & @dennyindrayana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X