Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin diduga melakukan korupsi selama pandemi Covid-19

JAKARTA INSIDER - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin ditangkap setelah dimintai keterangan soal dana yang diduga disalurkan dari kontraktor bangunan ke partainya untuk ditukar dengan proyek.

Muhyiddin Yassin, merupakan Perdana Menteri Malaysia ke-8 pada saat Malaysia tengah dilanda pandemi COVID-19, 1 Maret 2020 – 21 Agustus 2021.

Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) mengatakan Muhyiddin Yassin akan dibawa ke pengadilan menghadapi tuntutan korupsi. Muhyiddin Yassin telah diinterogasi atas proyek pemulihan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Rekonstruksi penganiayaan David oleh Mario Dandy ditunda, LBH Ansor buka suara

Muhyiddin, 75 tahun, secara sukarela menghadiri interogasi di MACC pada terkait tuduhan bahwa kontraktor bangunan menyetor uang ke rekening partai Bersatu sebagai imbalan kontrak selama pandemi.

Muhyiddin dan partainya menghadapi penyelidikan korupsi sejak kalah dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pemilihan yang diperebutkan dengan ketat pada November 2022.

Muhyiddin, yang datang ke kantor MACC bersama para pendukungnya, membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia menjadi target balas dendam politik.

Baca Juga: Mahfud MD sebut ada transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan: 99 orang ratusan miliar

Sejumlah politisi Bersatu lainnya juga telah diinterogasi atas tuduhan tersebut dan dua telah didakwa.

Muhyiddin menjadi Perdana Menteri Malyasia pada Maret 2020 setelah perebutan kekuasaan internal, ketika koalisi reformis yang pernah menjadi bagiannya memenangkan pemilihan bersejarah pada 2018.

Perdana Menteri, Anwar Ibrahim berjanji akan menindak korupsi dan memerintahkan peninjauan program bantuan pemerintah selama pandemi COVID - 19.

Ketua Penerangan Bersatu, Razali Idris mengatakan: "Kami menganggap ini tidak manusiawi karena partai akan mengadakan pemilihan dan Parlemen juga sedang bersidang." 

Baca Juga: Addie MS kaget David dapat terapi musik heavy metal, ternyata keluarga punya alasan ini

Razali Idris menegaskan, Komisi Anti Korupsi Malaysia mengambil tindakan terhadap mantan perdana menteri hanya untuk menghancurkan PN (Perikatan Nasional) dan mencegah Bersatu ikut serta dalam pemilihan enam negara bagian.