JAKARTA INSIDER - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyoroti kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Kebijakan tarif ini berpengaruh terhadap sejumlah negara, termasuk Tiongkok dan beberapa negara berkembang.
Menurut JK, kebijakan tersebut bukan semata-mata berbasis pada pertimbangan ekonomi atau perlindungan industri dalam negeri, melainkan sarat dengan kepentingan politik.
Baca Juga: Nasi Becek: Kuliner legendaris khas Nganjuk yang menggugah selera
Dikutip dari kanal YouTube Metro TV Dalam sebuah wawancara yang digelar di Jakarta, Jusuf Kalla menyatakan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan Trump sejak awal masa jabatannya merupakan bagian dari strategi politik luar negeri yang agresif.
JK menilai langkah Trump cenderung populis, menyasar dukungan dari kalangan buruh dan industri dalam negeri yang merasa terancam oleh produk impor.
Namun di sisi lain, kebijakan tersebut justru memicu ketegangan dagang global, khususnya antara AS dan Tiongkok, yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dunia.
Baca Juga: Pemerintah siapkan Retret Kepala Daerah gelombang kedua untuk perkuat sinergi dan kepemimpinan
Menurutnya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu bersikap cermat dalam merespons kebijakan semacam ini.
Lebih lanjut, JK mengingatkan bahwa perdagangan global tidak bisa hanya dilihat dari kacamata persaingan, melainkan juga kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.
Ia berharap pemimpin dunia ke depan, siapapun itu, bisa lebih mengedepankan stabilitas dan kemitraan ekonomi ketimbang retorika politik yang menimbulkan ketegangan.
Pernyataan Jusuf Kalla ini menjadi pengingat penting bahwa dalam setiap kebijakan ekonomi internasional, selalu ada lapisan politik yang memengaruhi arah dan dampaknya.
Untuk itu, pemahaman yang kritis dan strategi yang bijak sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang agar tidak menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan global.
