JAKARTA INSIDER - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi berbagai kritik yang muncul setelah peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Ia menegaskan bahwa para pengelola lembaga tersebut harus mampu membuktikan bahwa kekhawatiran masyarakat tidak akan menjadi kenyataan.
Melalui akun X resminya pada Senin, 3 Maret 2025, SBY menyoroti skeptisisme publik terhadap tata kelola Danantara yang dinilai masih belum transparan dan akuntabel. Menurutnya, suara kritis dari masyarakat, ekonom, hingga politisi harus dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap keberhasilan lembaga ini.
Baca Juga: Selain banjir di Puncak Bogor, anggaran Pemkab untuk bantuan korban bencana jadi sorotan
"Terhadap suara rakyat seperti itu, justru para pengelola Danantara harus merasa tertantang. Mereka harus bisa membuktikan bahwa kecemasan rakyat tidak akan menjadi kenyataan," ujar SBY.
Kritik terhadap Danantara muncul karena adanya kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan, transparansi, serta kemungkinan intervensi politik dalam pengelolaan investasi.
Beberapa pihak mempertanyakan apakah badan ini benar-benar akan menguntungkan negara dan rakyat, atau justru menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.
Baca Juga: Usai skandal dugaan korupsi minyak mentah terungkap, Dirut Pertamina janji evaluasi besar-besaran
Meski demikian, SBY menilai bahwa keberadaan Danantara sebenarnya memiliki tujuan yang baik, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor investasi nasional.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk melihat kritik ini dari sudut pandang yang lebih konstruktif.
"Saya berpendapat, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif," kata SBY.
Baca Juga: Fiersa Besari sampaikan permohonan maaf, ungkap kondisi usai selamat dari pendakian Carstensz
"Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya." tegasnya.
Sebagai informasi, Danantara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.
Artikel Terkait
Jadi salah satu pemateri di Retret Kepala Daerah, Wapres Gibran tegaskan sinergi Pemerintah pusat dan daerah sukseskan MBG
Terkait Kasus Korupsi Pertamina, Muhaimin Iskandar Ketum PKB: Apapun Yang Terjadi Kita Bongkar!
Selama Ramadan 2025 Transjakarta Beroperasi 24 Jam di 14 Koridor, Jumlah Armada Disesuaikan dengan Pola Mobilitas Pelanggan
Legislator DPR RI Meitri Wardani: Skandal Korupsi di Pertamina Terjadi Karena Manajemen Rapuh dan Pengawasan yang Lemah
Legislator DPR RI Bambang Soesatyo: Miris! Efisiensi Anggaran Hanya Rp306 Triliun, Tapi Kerugian Akibat Korupsi Rp1000 Triliun