Selena Gomez unggah video terkait kebijakan deportasi Trump, Bos Imigrasi dan Politisi Partai Republik buka suara hingga lontarkan ancaman

JAKARTA INSIDER - Artis Hollywood Selena Gomez membuat gempar usai dirinya mengunggah video dirinya menangis di instagram.

Selena Gomez mengunggah video dirinya menangis di instagram terkait kebijakan Donald Trump yang mendeportasi massal imigran.

Akibat unggahan tersebut, Selena Gomez pun menuai perhatian, mendapatkan respon pro dan kontra terhadap video yang di unggahnya.

Baca Juga: 10 Kegiatan Rasulullah di pagi hari yang patut dicontoh oleh umat Muslim untuk hidup lebih disiplin

Video yang diunggah ke Instagram Story-nya pada Senin, 27 Januari 2025, penyanyi berdarah Meksiko-Amerika itu terisak sambil berkata, “Semua orang-orangku diserang.” 

Ia juga berkata, “Aku berharap bisa melakukan sesuatu, tapi aku tidak bisa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan mencoba segalanya, aku janji.”

Selena Gomez juga menulis “Maafkan aku,” di samping emoji bendera Meksiko di pojok bawah videonya. 

Baca Juga: Selena Gomez menangis dan kritik kebijakan Donald Trump soal deportasi imigran di AS, tuai kecaman dari ICE

Tak lama setelah itu, mantan Justin Bieber itu menghapus video tersebut.

Kontroversi ini semakin ramai ketika Sam Parker, politisi Partai Republik dari Utah, menyerukan agar Gomez dideportasi. Pada Selasa, 28 Januari, Parker, yang pernah mencalonkan diri sebagai senator pada 2018, menulis di X, “Deportasi Selena Gomez,” sambil mengunggah ulang video Selena.

Baca Juga: Selena Gomez unggah video menangis di Instagram terkait kebijakan Donald Trump mendeportasi massal imigran, Politisi Partai Republik lontarkan ancaman

Selena lalu merespons di Instagram Story-nya. Dengan unggahan berlatar hitam, ia menulis, "Oh, Tuan Parker, Tuan Parker. Terima kasih untuk tawa dan ancamannya." 

Adapun unggahan Gomez muncul sehari setelah 956 orang ditangkap dalam operasi imigrasi nasional—yang terbesar sejak Trump menjabat pada 20 Januari 2017. 

Operasi imigrasi yang diluncurkan itu melibatkan berbagai lembaga, termasuk ICE dan Departemen Kehakiman, dengan target ancaman keamanan publik dan nasional. Selain Chicago, operasi juga dilaporkan terjadi di California, Texas, Georgia, Colorado, Puerto Rico, dan Kepulauan Virgin AS.