Memasuki 100 hari kerja, Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai berbincang terkait reshuffle kabinet, ada yang dipecat?

 JAKARTA INSIDER - Memasuki 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, isu mengenai reshuffle kabinet mulai ramai diperbincangkan.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan tanggapannya bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan wewenang Presiden Prabowo.

"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca Juga: Spoiler dan review Film Dark Nuns yang dibintangi Song Hye Kyo, menunjukkan sisi berani sang bintang beradu akting dengan Jeon Yeo Been

Sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih sebelumnya menjadi sorotan publik.

Pada 23 Oktober 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengakui bahwa penggunaan kop surat kementerian dalam undangan haul orang tuanya adalah murni kesalahan administrasi.

Kemudian, pada 6 November 2024, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk bidang Kerukunan Umat Beragama, memutuskan mundur dari jabatannya.

Baca Juga: Ini dia 15 manfaat olahraga pagi untuk lansia, rahasia agar tetap tubuh tetap sehat dan bugar

Keputusan ini diambil setelah dirinya mendapat kritik akibat video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.

Terakhir, pada 20 Januari 2025, ratusan pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan aksi damai terhadap kebijakan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang memecat sejumlah pegawai secara mendadak.

Baca Juga: Cuaca Jakarta hari ini Jumat 24 Januari 2025, sediakan payung dan mantel pada siang hari

Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa jajaran pimpinan MPR berencana untuk bertemu Presiden Prabowo guna mendiskusikan berbagai persoalan negara sehubungan dengan 100 hari kerja pemerintahan.

"Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden. Pimpinan MPR akan menyampaikan pandangan, pemikiran, dan berdiskusi dengan presiden mengenai persoalan-persoalan negara," kata Muzani.