Dalam konteks penggunaan alat negara dalam pemilu, Herry mengungkapkan ketidaknetralan yang mungkin timbul dari aparat penegak hukum.
Baca Juga: Kebijakan rasional PDIP: Analisis dosen UNAIR tentang Jokowi dan Megawati
"Saya mengkhawatirkan kalau misalnya arahnya nanti ada upaya menggerakkan aparat penegak hukum. Dan saya mohon itu tidak terjadi," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Kebijakan rasional PDIP: Analisis dosen UNAIR tentang Jokowi dan Megawati
Pembuktian netralitas Jokowi: Tindakan nyata diperlukan, bukan sekadar omongan
Intervensi dinasti politik Jokowi ancam fondasi demokrasi Indonesia
Netralitas alat negara di Pemilu 2024 diuji dengan upaya dinasti politik