Kekhawatiran perkara batas umur capres cawapres dipengaruhi hubungan kekerabatan, Anwar Usman: saya disumpah!

JAKARTA INSIDER - Gugatan akan batas usia calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi yang masih disidangkan di lembaga tinggi negara tersebut menimbulkan opini dan isu liar di publik.

Pasalnya, ada kekhawatiran dalam mengambil keputusan terkait batasan umur tersebut akan mempengaruhi hubungan kekerabatan antara ketua MK yang juga ipar dari Jokowi.

Isu liar dan opini terkait gugatan terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 itu membuat Ketua MK menegaskan dirinya bahwa fungsi dan tugasnya adalah amanah negara dan rakyat.

Baca Juga: Presiden Jokowi ancam berikan sanksi bahkan penutupan bagi pabrik yang jadi penyebab polusi udara kota Jakarta

Dilansir Jakarta Insider, dari TV One, Kamis, (31/8/2023).

Munculnya opini dan isu liar itu membuat ketua Majelis Konstitusi Anwar Usman bersuara dan menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pimpinan lembaga tinggi negara tersebut.

Dan Anwar Usman juga menegaskan dia telah disumpah untuk berlaku adil sebagai hakim konstitusi.

Baca Juga: Isu perubahan Pertalite jadi Pertamax Green 92, Pertamina: Masih usulan, belum diputuskan

"Saya disumpah untuk duduk disini, Demi Allah, saya berkali-kali mengatakan bagaimana Nabi Muhammad SAW."

"Jadi, saya tidak bermaksud mendahului apapun putusan nanti. Tapi saya perlu
sampaikan dan terimakasih karena telah menyampaikan tanggapan masyarakat secara umum."

"Nabi Muhammad, anaknya mencuri dia potong sendiri tangan anaknya sendiri oleh Nabi Muhammad, Yah, gitu ya,"

Baca Juga: Wawancara 13 tahun lalu, presenter BBC Inggris menggambarkan Anies Baswedan sebagai calon presiden masa depan

"Terimakasih, telah memberi pemahaman secara umum. Dan lebih khusus lagi mengingatkan saya dan seluruh yang berpendapat seperti yang disampaikan oleh saudara terimakasih kepada semuanya", ungkap Usman

"Dan kami semua disini mempunyai hak suara yang sama bukan semata hanya keputusan ketua Mahkamah Konstitusi."