nasional

Mulai 10 Februari, pembatasan kuota pemeriksaan kesehatan gratis program Prabowo mulai dijadwalkan, apakah akan berdampak pada kualitas pelayanan?

Minggu, 9 Februari 2025 | 20:10 WIB
Mulai 10 Februari, pembatasan kuota pemeriksaan kesehatan gratis program Prabowo mulai dijadwalkan, apakah akan berdampak pada kualitas pelayanan?

PKG Mulai Berjalan 10 Februari 2025

Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan resmi dimulai pada 10 Februari 2025 secara nasional.

Program ini menjadi salah satu agenda utama Kabinet Merah Putih di sektor kesehatan.

"Ini adalah program cek kesehatan gratis yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo. Mulai 10 Februari, program ini akan berjalan di puskesmas dan klinik-klinik," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

PKG ditargetkan untuk seluruh kelompok usia, dengan total sekitar 280 juta penduduk yang diharapkan bisa mendapatkan manfaatnya.

Untuk tahap awal, pemeriksaan kesehatan gratis akan tersedia di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang telah ditunjuk.

Program ini akan dibagi menjadi dua kelompok usia, yakni anak-anak di bawah enam tahun dan usia di atas enam tahun.

Kuota PKG di Puskesmas Dibatasi 30 Orang Per Hari

Demi menghindari antrean panjang, pemerintah menerapkan sistem kuota harian untuk peserta PKG.

Setiap puskesmas akan melayani maksimal 30 orang per hari, yang dilakukan melalui sistem pendaftaran digital.

"Kami tetapkan kuota maksimal 30 pendaftaran per hari melalui aplikasi SATUSEHAT mobile," kata Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI, Maria Endang Sumiwi, dalam konferensi pers, Jumat 7 Februari 2025.

Melalui aplikasi SATUSEHAT mobile, peserta dapat melihat nomor antrean serta jadwal pemeriksaan mereka.

Namun, Maria mencatat bahwa tidak semua puskesmas sudah terintegrasi dengan aplikasi ini.

Oleh karena itu, di beberapa wilayah dengan keterbatasan internet, pendaftaran akan tetap dilakukan secara manual.

Sementara itu, Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes RI, Setiaji, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memastikan ketersediaan internet di wilayah-wilayah yang masih mengalami hambatan.

Halaman:

Tags

Terkini