Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat untuk tak berburuk sangka dengan UU TNI, sebut tak akan mengganggu supremasi sipil

JAKARTA INSIDER- Puan Maharani meyakinkan jika pengesahan UU TNI yang dilakukan pada Kamis, 20 Maret 2025 itu tidak akan mengganggu supremasi sipil.

Selain itu, Ketua DPR RI ini juga mengatakan kalau segala kekhwatiran dan kecurigaan pada UU TNI tidak akan terjadi.

“Apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang RUU TNI tidak sesuai dengan yang diharapkan, Insya Allah tidak,” kata Puan gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Baca Juga: Butuh Dana Cepat Jelang Lebaran Jangan Terjebak Pinjol, Ini 7 Manfaat Gadai Emas di Pegadaian, Perlu Dipertimbangkan

Puan menjabarkan jika TNI masih tetap tidak boleh berbisnis, tidak berpolitik, dan pensiun dini saat harus menduduki jabatan tertentu.

“Tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47, bahwa cuma 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif,” ujar Puan.

Baca Juga: Menkominfo berikan diskon 50% untuk tarif Paket Internet

Sebelumnya, Pasal 47 UU TNI mengizinkan anggota aktif untuk menjabat di 10 bidang jabatan sipil.

Dengan pengesahan revisi ini, kini ada 14 bidang yang bisa dijabat oleh anggota TNI aktif.

Untuk jabatan sipil di luar 14 bidang, Puan menegaskan jika anggota TNI harus mundur atau pensiun dini.

Baca Juga: Polisi gerebek rumah produksi petasan di Jember

Puan juga menyinggung tentang momen Ramadhan untuk tidak berburuk sangka pada pemerintah.

“Belum apa-apa berburuk sangka, ini Ramadhan, bulan penuh berkah, kita sama-sama harus mempunyai pikiran positif dahulu,” ucapnya.

“Sebelum membaca, sebelum melihat, tolong jangan berprasangka negatif dulu,” imbuhnya.