Mulai dari petugas kesehatan, obat-obatan, koordinasi rumah sakit di Arab Saudi, hingga menentukan kelayakan jamaah untuk berangkat haji berdasarkan kondisi kesehatannya.
4. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH): Lembaga ini khusus mengelola dana haji, bukan KEMENAG.
Uang calon jamaah haji disimpan oleh BPKH, termasuk biaya akomodasi dan lainnya.
Oleh karena itu, klaim tentang "kemenag korupsi dana haji" tidak tepat, karena dana tersebut dikelola oleh BPKH.
Permasalahan yang mencuat dalam penyelenggaraan haji sebenarnya beragam dan banyak di antaranya bersifat teknis, bukan disengaja.
Sebagai contoh, keterlambatan pengangkutan jamaah di Muzdalifah disebabkan oleh kesalahan dari pihak maktab.
Pihak ini mengelola transportasi di kawasan Muzdalifah, Mina, dan Arafah.
Tidak hanya jamaah Indonesia, semua negara mengalami hal serupa.
Baca Juga: Ganjar Pranowo diundang oleh Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah Haji
Bagaimanapun, penting untuk tidak menyimpulkan kesalahan penyelenggaraan haji hanya dari segelintir informasi yang tersebar di media sosial.
Lebih dari 220 ribu jamaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci mayoritas merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
Mereka lebih fokus pada ibadah haji yang merupakan momen penting dalam hidup mereka.
Sebagai kesimpulan, isu kontroversial dalam penyelenggaraan haji sering kali dipengaruhi oleh kesalahpahaman dan informasi yang tidak akurat.