Heboh situs pemerintah promosikan judi online, kok bisa?

JAKARTA INSIDER - Beberapa waktu belakangan heboh perbincangan mengenai situs pemerintah yang promosikan judi online.

Di Twitter, obrolan mengenai promosi judi online di situs pemerintah terungkap lewat unggahan @lantip

"hai @kemkominfo @BSSN_RI nyenyak tidur kalian? situs pemerintah promosi judi ini sejak kapankah? masih punya stok malu ndak?" tulis akun @lantip (11/2).

Baca Juga: Awalnya dihujat, kini Felicia Tissue dapat banyak support gara-gara ini, Netizen: Hukum karma itu ada!

Hingga Selasa (14/2) ketika menuliskan keyword "situs judi online" atau "slot judi online" di Google, beberapa situs pemerintah masih menduduki halaman satu.

Jika pencarian lebih spesifik dengan fokus domain .go. id, promosi judi online di sejumlah situs pemerintahan juga masih terbaca di halaman pertama pencarian Google.

Saat dituliskan kata kunci umum "situs judi online" atau "slot judi online" plus site:go.id nyaris semua situs tersebut memakai atau 'nebeng' di situs pemerintah.

Baca Juga: Felicia Tissue dan keluarga besarnya alami tekanan mental gara-gara diginiin sama Kaesang Pangarep, miris!

Hal tersebut diakui Direktur Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

Disebutkan Kemenkominfo menemukan 461 situs dengan domain go.id dan 222 situs domain ac.id yang disusupi konten judi, hasil dari temuan sejak 1 Januari 2022 hingga 13 Februari 2023.

Semuel mengatakan Kementerian telah menghubungi pengelola domain yang disusupi konten perjudian dan melakukan penonaktifan sementara nama domain yang disalahgunakan itu.

Baca Juga: Polisi bebaskan sementara pengemudi yang todongkan airsoft gun

Menurut Semuel, Kemenkominfo memiliki wewenang melakukan penonaktifan sementara nama domain yang berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan.

Lebih lanjut Semuel menjelaskan, penyebab kerentanan situs pemerintah domain.go.id disisipi konten perjudian, selain karena faktor kurangnya pemahaman terhadap keamanan siber, juga banyak domain yang sudah tidak aktif digunakan oleh instansi pemerintah.