JAKARTA INSIDER - Mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tgk Malik Mahmud Al-Haytar mengakui keberanian Presiden Joko Widodo yang secara tegas ingin menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat.
Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia ada banyak, salah satunya tiga kasus di Aceh yaitu peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Simpang KKA, serta Jambo Keupok Aceh Selatan.
Tgk Malik sangat berharap semua masalah itu (pelanggaran HAM berat) bisa diselesaikan secara tuntas.
Dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis (19/1/2023), ia menyebut, khusus di Aceh masih banyak peristiwa yang diduga kuat juga sebagai pelanggaran HAM berat di beberapa daerah saat konflik Aceh lalu.
Baca Juga: Transaksi uang elektronik meningkat, salah satunya didorong semakin meningkatnya belanja online
Namun belum disampaikan kepada Presiden Jokowi.
"Masih ada beberapa daerah yang belum disebutkan Presiden, seperti peristiwa di Pesantren Tgk Bantaqiah (Nagan Raya), Jembatan Arakundo (Aceh Timur), dan peristiwa lainnya," ujarnya.
Wali Nanggroe Aceh ini mengapresiasi dan berterima kasih atas apa yang telah disampaikan Presiden Jokowi atas pengakuan 12 kasus pelanggaran HAM berat.
Sebelumnya, Komnas HAM RI sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap lima kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, yakni Rumoh Geudong dan Pos Sattis, tragedi Simpang KKA, Jambo Keupok Aceh Selatan, Bumi Flora Aceh Timur dan Timang Gajah Bener Meriah.
Baca Juga: Pelaku mutilasi di Bekasi incar harta korban untuk main trading
Dari lima kasus tersebut, dua di antaranya yakni Bumi Flora dan Timang Gajah masih dalam proses penyelidikan, sedangkan tiga lainnya sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung dan telah diakui Presiden Jokowi.
Tak hanya soal pelanggaran HAM berat, dalam kesempatan ini Tgk Malik juga membahas soal pembentukan Desk Aceh untuk menyelesaikan secara menyeluruh berkaitan dengan implementasi perjanjian damai MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh.
"Termasuk mengoptimalkan fungsi peran BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang) sebagai pintu bagian barat ekonomi Indonesia dapat meningkatkan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan untuk Aceh. Ini sebagai upaya penguatan lanjutan perdamaian serta mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan Aceh," demikian Tgk Malik Mahmud.***