Pasal ini menjadi dasar dari tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
Ia sering digunakan dalam perkara ganti rugi yang tidak didasarkan pada kontrak, seperti pencemaran nama baik, kelalaian, atau kerugian akibat tindakan melanggar hak orang lain.
3. Pasal 1320 KUHPerdata – Syarat Sahnya Perjanjian
Pasal ini menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Pasal ini menjadi acuan utama dalam menentukan apakah suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah.
4. Pasal 1457 KUHPerdata – Pengertian Jual Beli
“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”
Pasal ini menjelaskan definisi dasar jual beli dalam hukum perdata dan menjadi rujukan dalam hampir semua transaksi komersial.
Ia menjadi penting terutama dalam sengketa properti, kendaraan, atau barang lainnya.
5. Pasal 584 KUHPerdata – Cara Memperoleh Hak Milik
“Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh selain dengan pemilikan, karena undang-undang, karena penyerahan, karena daluarsa, dan karena percampuran atau percampuran benda.”