Kontroversi proyek Pulau Rempang ternyata tanpa AMDAL, Walhi: demi investasi Tiongkok!

Sementara itu, kepala BP Batam, Muhammad Rudi, terus mendorong penduduk untuk mendaftar relokasi, yang direspons dengan penolakan oleh warga.

Baca Juga: Konflik Pulau Rempang, Partai Buruh suarakan keadilan agraria untuk rakyat 

WALHI dan tim advokasi lainnya menilai bahwa komunikasi yang seharusnya dilakukan dengan masyarakat terdampak belum terjadi dengan baik.

Kepala Divisi Kampanye WALHI Nasional, Puspa Dewy, menyatakan bahwa pernyataan pemerintah terkait Pulau Rempang justru menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hingga saat ini, penduduk belum mendapatkan informasi mengenai dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh proyek ini.

Baca Juga: Proyek pengembangan Pulau Rempang masuk dalam daftar program strategis nasional

Pemerintah hanya fokus pada janji lapangan pekerjaan, tanpa menyampaikan informasi mengenai dampak yang lebih besar.

Demikian, kontroversi di Pulau Rempang terus berkembang, dengan pertentangan antara investasi Tiongkok dan hak-hak warga yang semakin memanas.***