Konflik di Pulau Rempang, PP Muhammadiyah kecam penggusuran masyarakat demi proyek besar

Konflik ini mencerminkan pertentangan antara upaya pemerintah untuk mendorong investasi ekonomi besar-besaran dan hak-hak masyarakat setempat.

Baca Juga: Proyek pengembangan Pulau Rempang masuk dalam daftar program strategis nasional

Sementara pemerintah berpendapat bahwa proyek ini akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan, masyarakat setempat menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak-hak mereka dan hilangnya warisan budaya mereka.

Situasi di Pulau Rempang menunjukkan kompleksitas pembangunan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Masih perlu dicari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan menghormati hak-hak masyarakat setempat dalam menghadapi proyek investasi yang ambisius.***