"Paling besar di change in cost, penyesuaian harga untuk komponen lokal yang disebabkan kenaikan atau penurunan upah pekerja, harga barang dan biaya lainnya yang diatur dalam kontrak," jelas Dwiyana dalam Rapat Dengar Pendapat, dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11/2022), melansir dpr.go.id.
Komponen kedua terbesar adalah financing cost, adalah biaya yang diperlukan dalam pemenuhan atau bunga pinjaman kepada China Development Bank senilai US$ 373 juta atau mencapai 25,8% dari prosi pembengkakan.
Ketiga adalah dampak pajak pajak atas pengadaan lahan, senilai US$ 157 juta atau mencapai 10,83% dari total porsi pembengkakan. Ini adalah implikasi perpajakan atas transaksi pinjaman dan skema pembelian tanah.
Baca Juga: Alasan Fraksi PKS menolak penetapan ONH 2023, belum mencerminkan rasa keadilan
Nah, perubahan ini membuat Indonesia dan China negosiasi ulang soal penambahan pembengkakan biaya.
Akhirnya, pada Senin (13/2/2023) keduanya sepakat bahwa pembengkakan biaya 'hanya' US$ 1,2 miliar atau Rp 18 triliun, atau turun dari hitungan Indonesia yang sampai US$ 1,449 miliar.
CNBC Indonesia dalam laporannya menulis, untuk menambal kekurangan tersebut, Indonesia mengajukan hutang ke Negeri Tirai Bambu sebesar US$ 550 juta atau Rp 8,3 triliun.
Kerena, negara yang akhirnya cawe-cawe dengan proyek yang harusnya bisnis to bisnis dengan memberikan uluran tangan APBN yang menambahkan Rp 3 triliun tak cukup.
Pada titik inilah Indonesia seolah kena prank. Sebab, proyek yang dijanjikan bakal murah, tetapi kini harganya malah selangit.
Baca Juga: Harlah 1 abad NU, Banser nanyikan ‘We will rock you’. Jokowi: Sekarang Banser sudah senang Queen
Kilas balik proyek kereta cepat Jakarta Bandung
Proyek ini sejak awal memang telah menimbulkan pro-kontra. Mulanya megaproyek kereta cepat di Indonesia digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008. Rutenya Jakarta-Surabaya sepanjang 700 km. Agar lebih terprogram, SBY secara serius memasukkan proyek ini ke dalam Rencana Induk Perkeretapian Nasional (RIPNas).
Untuk merealisasikannya pemerintah menunjuk Japan Internasional Corporation Agency (JICA) melakukan riset. Pemilihan Jepang didasarkan oleh keberhasilannya membangun kereta api cepat pertama di dunia atau shinkansen. Kemudian riset Jepang memaparkan kalau proyek membutuhkan dana Rp 245 triliun.
Mengutip riset Revy Aulia berjudul "Kerjasama Indonesia-Tiongkok Dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahun 2015" (2019), melihat besaran angka tersebut kemudian pemerintah tidak sanggup. Alhasil, wacana kereta cepat Jakarta-Surabaya gagal.
Baca Juga: Harlah 1 abad NU, Banser nanyikan ‘We will rock you’. Jokowi: Sekarang Banser sudah senang Queen
