JAKARTA INSIDER – Sudah satu windu berlalu, proyek kereta cepat Jakarta Bandung masih menggantung. Harusnya, sesuai proposal pemerintah China, proyek ini sudah tuntas 2019 lalu.
kenyataannya, drama terjadi silih berganti, dimulai pada 2015 ketika proyek kereta cepat Jakarta Bandung diambil oleh China dari Jepang.
Saat itu China dianggap mampu membangun proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini dengan anggaran lebih murah dan embel-embel lebih mumpuni, serta tak melibatkan APBN, alias B to B.
Baca Juga: Perjokian Guru Besar, anggota DPR ini sebut praktik kapitalis semu
Sementara itu utuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini Jepang mengajukan angka yang lebih besar, yakni US$ 6,2 miliar, menggunakan APBN (Government to Government) dan jaminan pemerintah 50%.
Tak salah bila pemerintah Indonesia ‘ngiler’ dengan tawaran China.
Namun alih-alih berhemat, seiring berjalannya waktu, anggaran biaya yang diajukan merangkak naik dan bahkan membengkak. Semula China merinci dana sebesar US$ 5,13 miliar atau Rp 76 triliun pada proposal awal. Perlahan namun pasti, anggaran terus merangkak naik. Dari US$ 5,13 miliar menjadi US$ 6,071 miliar.
Baca Juga: Vonis 1 tahun 6 bulan, IPW dorong Polri membuka pintu kembali buat Bharada E karena alasan ini
Sudah cukup? Ternyata belum. Angka itu melonjak lagi menjadi US$ 7,5 miliar atau setara Rp 117,75 triliun dengan kurs Rp 15.700.
Perihal bengaknya biaya proyek KCJB ini sempat disampaikan oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi.
Dwiyana mengatakan tambahan biaya proyek KCJB bengkak sebesar US$ 1,449 miliar atau Rp 22,7 triliun. Data tersebut berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 15 September 2022.
Terkait pembengkakan biaya ini, Dwiyana memberikan alasannya.
Baca Juga: Sah! Ongkos Naik Haji 2023 ditetapkan sebesar Rp 49,8 Juta, semua fraksi setuju kecuali PKS
Menurutnya, pembengkakan biaya paling besar berasal dari eskalasi harga atau adjustment for change in cost sebesar US$ 401 juta atau mencapai 27,8 persen dari porsi pembengkakan biaya.
